PENGEMBANGAN PONDOK
PESANTREN BERBASIS
AGRIBISNIS LATAR BELAKANG
Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang selama
ini seringkali dianggap lapisan bawah, Pondok Pesantren telah memberi sumbangan besar terhadap
PENGEMBANGAN masyarakat di sekitarnya. Namun demikian, karena Pondok Pesantren merupakan lembaga keagamaan, sebagian besar cenderung kurang memperhatikan pengembangan ekonomi. Usaha Pondok Pesantren
untuk mandiri menjadikan mereka lebih berfokus pada agribisnis selama beberapa tahun terakhir. Hal ini, ditambah lagi dengan kedekatan mereka dengan masyarakat setempat, menempatkannya
dalam posisi baik sekali untuk menjadi penganjur dan tempat keunggulan di bidang pertanian.
Dalam memberikan dukungan kepada Pondok Pesantren ini, pemerintah daerah dapat menetapkan penyediaan input di bidang agribisnis melalui Program Pengembangan Pondok Pesantren Berbasis Agribisnis, sebagai bagian dari Pembangunan Bidang Agama dan Keagamaan untuk mempercepatan pencapaian visi Kabupaten Majalengka. Program yang telah dikembangkan pada era pemerintah Orde Baru tidak memiliki tujuan dan konsep yang jelas. Selain itu, program berorientasi input dan teknis, terstandarisasi dan top-down, suatu pendekatan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lembaga pesantren yang otonom dan beraneka ragam.
KARAKTERISTIK PONDOK PESANTREN
Pada umumnya, Pondok Pesantren bergerak di bidang pengembangan pendidikan agama, dan berjalan sebagai lembaga yang otonom. Karena Pondok Pesantren bisa berbasiskan agama apapun, dan merupakan milik bermacam-macam masyarakat, sehingga setiap Pondok mempunyai nilai, struktur manajemen dan kegiatan yang sangat berbeda-beda.
PENGEMBANGAN KAPASITAS
Pengembangan Pondok Pesantren Berbasis Agribisnis harus dimulai dari tiga elemen, yaitu:
Pengembangan/penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas Pondok Pesantren dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal masyarakat di sekitarnya
Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi pengelola Pondok Pesantren dan anggota masyarakat yang dipilih untuk mendukung pengembangan agribisnis.
Menjadikan Pondok Pesantren sebagai "Model Inkubator" untuk pengembangan agribisnis berbasis masyarakat di wilayah sekitarnya.
Langkah awal dilakukan dengan mengadakan sebuah lokakarya mini antara Dinas
Peternakan dan Pondok Pesantren yang akan dijadikan percontohan. Dalam lokakarya ini, diharapkan diperoleh persepsi yang sama untuk menguji coba pendekatan baru dalam Pengembangan Pondok Pesantren Berbasis Agribisnis. Dinas Peternakan Kabupaten Majalengka bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan peternakan teknis, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka menyediakan dukungan untuk pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia.
Dengan melibatkan sebuah LSM Pendamping lokal/luar yang memiliki banyak pengalaman dalam bidang pengembangan masyarakat dan pelatihan, bekerjasama dengan Dinas Peternakan, mengadakan pelatihan pengembangan kelembagaan, pembangunan kewirausahaan, manajemen usaha kecil, dan pengembangan kelompok masyarakat mandiri. LSM Pendamping juga diharpkan dapat memberikan bantuan kepada Dinas Peternakan dan Pondok Pesantren secara terus menerus selama satu tahun, untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pembangunan agribisnis. Dukungan itu antara lain berupa kunjungan lapangan dan pertemuan rutin.
Pelatihan khusus yang diadakan mencakup:
Organisasi dan Manajemen Bisnis
Kewirausahaan dan Studi Kelayakan
Manajemen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengerahan dan Pengelolaan Dana yang Efektif
Pengembangan Kemitraan dan Kerja sama
PENGEMBANGAN
Hasil yang diharapkan lewat intervensi ini adalah:
Terbentuknya unit khusus yang disebut “Badan Agribisnis Pesantren X“ untuk mengelola pengembangan agribisnis di Pondok Pesantren.
“Badan Agribisnis Pesantren X“ harus menjalin kerja sama dengan beberapa LSM baik di Kabupaten Majalengka maupun dari luar, misalnya BPG Cianjur Jawa Barat.
“Badan Agribisnis Pesantren X“ melaksanakan proyek penggemukan sapi dengan bantuan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
Untuk memenuhi kebutuhan makanan para santri, “Badan Agribisnis Pesantren X“ dapat mendukung pengadaan usaha peternakan bebek berskala kecil.
“Badan Agribisnis Pesantren X“ dapat memfasilitasi pengembangan kelompok masyarakat mandiri, untuk mengembangkan usaha ternak kambing mereka.
Pelatihan dari LSM Pendamping meningkatkan kapasitas staf Dinas Peternakan dalam memberikan bimbingan teknis dan non teknis dan pelatihan kepada pengelola Pondok Pesantren dan kelompok masyarakat mandiri.
KENDALA-KENDALA YANG MUNGKIN MUNCUL
Selama berlangsungnya proses yang digambarkan di atas, dapat muncul beberapa kendala antara lain:
Dinas Peternakan tidak memiliki pengalaman atau kerangka kerja strategis dalam menjalin kerja sama dengan lembaga luar seperti LSM atau lembaga otonom semacam Pondok Pesantren. Keadaan ini menghambat kemampuan mereka untuk menjadi inovatif dan kreatif.
Dinas Peternakan belum terbiasa bekerja selain model proyek agro input dasar, sehingga menyulitkan mereka untuk menyusun konsep tujuan pengembangan kelembagaan dan melaksanakannya.
Fleksibilitas Dinas Peternakan kemungkinan terhambat oleh petunjuk operasional yang bersifat kaku, top down, dan seragam dalam melaksanakan program. Mereka seringkali tidak boleh menyesuaikan diri dengan kondisi khusus.
Kemungkinan pada awalnya Dinas Peternakan dan LSM Pendamping enggan untuk melaksanakan kerja sama terbuka, dari tahap perencanaan hingga evaluasi program ini, khususnya jika menyangkut masalah keuangan.
KESIMPULAN
Program Intervensi ini akan berhasil apabila pendirian “Badan Agribisnis Pesantren X“ dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan berikutnya membawa perubahan kelembagaan yang baik bagi Pondok Pesantren percontohan. Perubahan ini, ditambah lagi dengan pelatihan dan bimbingan dari LSM Pendamping akan membantu dalam usaha mereka untuk mengembangkan dan memperkenalkan agribisnis. Kesemua ini memberikan kontribusi terhadap kesinambungan program Pengembangan Pondok Pesantren Berbasis Agribisnis, begitu pula peningkatan keahlian dan kapasitas pada Dinas Peternakan.
Fleksibilitas pada sebagian program-program pemerintah dan terhadap mereka yang melaksanakannya sangatlah penting. Demikian pula peralihan orientasi dari bersifat fisik dan teknis menjadi menyeluruh dan melembaga. LSM Pendamping dalam sebagian besar kasus bisa melengkapi peran pemerintah dalam melaksanakan program-program ini.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu ditanggulangi dan masih banyak hal yang perlu ditempuh sebelum mereka mampu menjadi suatu "Model Inkubator" bagi masyarakat di sekitarnya. Sebelum pendekatan ini bisa diterapkan pada lembaga lain diperlukan pemahaman tentang prosesnya secara lebih mendalam.
More summaries about the economic developt at pesantren in indonesia